10 Kg Emas Rp 21 M Ditemukan saat Komisi Anti-Korupsi Gerebek Loker Bank Eks Diktator
![]() |
| Ilustrasi. Komisi Anti-Korupsi Bangladesh menyita sekitar 10 kilogram (kg) emas senilai sekitar US$1,3 juta. (Foto: Istimewa) |
Para pejabat dari Badan Intelijen Pusat (CIC) di Badan Pendapatan Nasional Bangladesh mengatakan penemuan itu terjadi setelah "menggerebek" loker-loker yang disita pada bulan September.
Pembukaan loker dilakukan berdasarkan pemerintah pengadilan.
"Berdasarkan perintah pengadilan, kami membuka loker-loker tersebut dan menemukan sekitar 9,7 kilogram emas milik mantan perdana menteri," kata seorang pejabat senior yang meminta identitasnya dirahasiakan.
"Hasil penyitaan tersebut meliputi koin emas, batangan, dan perhiasan," tambahnya.
Para penyidik mengatakan Hasina tidak menyetorkan sebagian hadiah yang diterimanya saat menjabat ke kas negara, yang dikenal sebagai "Toshakhana". Padahal ini diwajibkan oleh hukum.
Sementara itu, Badan Pendapatan Nasional juga sedang menyelidiki dugaan penggelapan pajak.
Lembaga itu memeriksa apakah Hasina melaporkan emas yang ditemukan dalam laporan pajaknya.
Bangladesh telah dilanda gejolak politik sejak berakhirnya pemerintahan Hasina. Kekerasan telah mengganggu kampanye untuk pemilihan umum yang diperkirakan akan berlangsung pada Februari 2026.
Awal bulan ini, Pengadilan Kejahatan Internasional menjatuhkan hukuman mati kepada Hasina atas tindakan keras yang mematikan terhadap pemberontakan yang dipimpin mahasiswa.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan hingga 1.400 orang tewas dalam tindakan keras tersebut ketika Hasina mencoba mempertahankan kekuasaan.
Para penyidik mengatakan Hasina tidak menyetorkan sebagian hadiah yang diterimanya saat menjabat ke kas negara, yang dikenal sebagai "Toshakhana". Padahal ini diwajibkan oleh hukum.
Sementara itu, Badan Pendapatan Nasional juga sedang menyelidiki dugaan penggelapan pajak.
Lembaga itu memeriksa apakah Hasina melaporkan emas yang ditemukan dalam laporan pajaknya.
Bangladesh telah dilanda gejolak politik sejak berakhirnya pemerintahan Hasina. Kekerasan telah mengganggu kampanye untuk pemilihan umum yang diperkirakan akan berlangsung pada Februari 2026.
Awal bulan ini, Pengadilan Kejahatan Internasional menjatuhkan hukuman mati kepada Hasina atas tindakan keras yang mematikan terhadap pemberontakan yang dipimpin mahasiswa.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan hingga 1.400 orang tewas dalam tindakan keras tersebut ketika Hasina mencoba mempertahankan kekuasaan.
(sef/sef/cnbcindonesia.com)
Follow & Subscribe
Berita Terkini
BERITA POPULER
-
Ilustrasi. Contoh Surat Pengaduan Kasus PHK Terhadap Disnaker. (Foto: Istimewa) CHANNELPUBLIK.COM | Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah...
-
Defenisi Hukum Menurut Para Ahli CHANNELPUBLIK.COM | Hukum ialah salah satu dari norma dalam masyarakat. Berbeda dari tiga norma lainnya,...
-
Sejarah dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Latar Belakang CHANNELPUBLIK.COM | Dewasa ini banyak masyarakat Indonesia y...
-
Roy Wright Hutapea S.H, M.H Masa kepemimpinan Bistok Nadeak sebagai ketua Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Kota Batam periode 2016 - 2...
-
Pengertian, Tujuan, Unsur, Ciri, Fungsi dan Sifat Hukum CHANNELPUBLIK.COM | Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas ra...
-
Suasana persidangan dalam perkara dugaan penipuan dengan terdakwa Wiji Utami. (Foto: JP - Channelpublik) Persidangan dengan agenda pembacaan...
-
Wakil Ketua III DPRD Kota Batam, Ahmad Surya. (Foto: JP - Channelpublik) Wakil Ketua III DPRD Kota Batam, Ahmad Surya mendukung penuh pihak ...
-
Channelpublik.com | Dasar hukum perdata di Indonesia bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata-Burgerlijk Wetboek (di...
-
Channelpublik.com | Asas-asas hukum perdata di Indonesia merupakan prinsip-prinsip fundamental yang menjadi landasan dalam pengaturan hub...
-
CHANNELPUBLIK.COM | Sejak tahun 1966 sampai dengan sekarang telah dilakukan perubahan atas hierarki (tata urutan) peraturan perundang-und...
