Akhirnya PN Batam Tidak Samarkan Lagi Perkara Pengeroyokan Mantan Anggota DPRD Kota Batam, Helmi Hemilton
![]() |
| Para Terdakwa: Rudi Hartono, Herman dan Diyanti. (Foto: JP- Channelpublik) |
Lebih dari satu pekan pihak Pengadilan Negeri (PN) Batam samarkan perkara nomor 451/Pid.B/2021/PN Btm. Dengan disamarkannya perkara itu membuat pihak korban Helmi Hemilton beserta tim penasehat hukumnya kesulitan untuk memantau perkara itu.
Bahkan penasehat hukum Helmi Hemilton atas nama Dr. Alwan Hadiyanto, S.H, M.H berniat melaporkan pihak PN Batam utamanya para majelis yang menyidangkan perkara itu kepada Badan Pengawas Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.
Alwan menduga kuat bahwa pihak PN Batam tidak transparan dalam menangani perkara dengan terdakwa: Rudi Hartono, Herman dan Diyanti. Sementara perbuatan ketiga terdakwa membuat kliennya pincang atau cacat.
Peristiwa disamarkannya perkara nomor 451/Pid.B/2021/PN Btm oleh pihak PN Batam membuat Humas PN Batam yang juga ketua majelis hakim perkara itu atas nama Yoedi Anugrah Pratama ungkap bicara.
Yoedi mengatakan bahwa penyebab disamarkannya perkara nomor 451/Pid.B/2021/PN Btm karena ada kesalahan penginputan data di website Pengadilan Negeri Batam.
"Kesalahan penginputan data ketika pendaftaran perkaranya karena aplikasi. Ini sekarang sedang diperbaiki oleh tim IT kami," kata Yoedi kepada Channelpublik, Sabtu (28 Agustus 2021).
Yoedi tidak menjawab sama sekali ketika ditanyakan terkait dugaan tidak transparan atau ada yang ditutupi oleh pihak PN Batam dalam perkara nomor 451/Pid.B/2021/PN Btm.
Hasil pantauan Channelpublik bahwa pada hari Senin (30 Agustus 2021) barulah perkara nomor 451/Pid.B/2021/PN Btm ditampilkan atau dengan kata lain tidak disamarkan lagi di website Pengadilan Negeri Batam.
Hanya dalam status penahanan ketiga terdakwa yang terlihat disamarkan di website Pengadilan Negeri Batam.
Penulis: JP
Follow & Subscribe
Berita Terkini
BERITA POPULER
-
Ilustrasi. Contoh Surat Pengaduan Kasus PHK Terhadap Disnaker. (Foto: Istimewa) CHANNELPUBLIK.COM | Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah...
-
Sejarah dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Latar Belakang CHANNELPUBLIK.COM | Dewasa ini banyak masyarakat Indonesia y...
-
Asas Asas dan Teori Pembentukan Perundang Undangan. (Foto: Istimewa) CHANNELPUBLIK.COM | Asas pembentukan peraturan perundang-undangan , y...
-
Channelpublik.com | Lembur atau overtime , kadang seperti sisi permukaan uang logam, diinginkan saat ingin mengejar target produksi, namun...
-
Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah saat tiba di Gedung KPK. (Foto: Tangkapan Layar Siaran Langsung Kompas TV) Gubernur Sulawesi Se...
-
Lapas Perempuan Kelas IIB Batam. (Foto: JP - Channelpublik) Memang penjara bukan tempat yang ideal bagi seorang balita (anak-anak di bawah u...
-
Suasana Kegiatan Bongkar Muat Barang-barang Seludupan di Kampung Tua Telaga Punggur, Kota Batam. (Foto: Joni Pandiangan) Kegiatan dan tindak...
-
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Perhitungan Pesangon CHANNELPUBLIK.COM | Dalam dunia kerja, kita lazim mendengar istilah Pemutusan Hubu...
-
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Karya So Immanuel Gort. (Foto: JP - Channelpublik) Jaksa penuntut umum (JPU) Karya So Immanuel Gort mengatakan b...
-
Roy Wright Hutapea S.H, M.H Masa kepemimpinan Bistok Nadeak sebagai ketua Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Kota Batam periode 2016 - 2...
