Notification

×

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Kejagung Dalami Hubungan Eks Kapolri dengan Bos Nikel Arif Kurniawan

Monday, 9 November 2026 | 16:41 WIB Last Updated 2026-11-10T04:07:02Z
Kejagung Dalami Hubungan Eks Kapolri dengan Bos Nikel Arif Kurniawan
Kejaksaan Agung mendalami dugaan keterkaitan Arif Kurniawan dengan eks Kapolri Listyo Sigit. (Foto: Twitter @KejaksaanRI)

Channelpublik.com - Jakarta | Kejaksaan Agung (Kejagung) sedang mendalami dugaan keterkaitan antara bos nikel asal Sulawesi Tenggara, Arif Kurniawan (AK), dengan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang saag ini tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik terhadap Presiden RI Prabowo Subianto serta sejumlah pejabat negara.

Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Kuntadi, menyatakan bahwa pihak penyidik masih mengumpulkan alat bukti dan belum dapat menyimpulkan apakah eks Kapolri tersebut benar-benar menjadi beking dari aktivitas tambang nikel ilegal milik Arif Kurniawan.

Ia mengtakan, sampai saat ini, proses hukum masih berjalan dan status Arif Kurniawan sendiri masih diperiksa sebagai saksi

"Kita masih mendalami (hubungannya)," ujar Kuntadi kepada wartawan, usai menghadiri rakor di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam),di Jakarta, Senin (9/11/2026).

Kuntadi menambahkan saat ini penyidik masih belum bisa memastikan apakah Listyo Sigit benar menjadi beking dari aktivitas tambang nikel Arif Kurniawan.

Ia memastikan korps Adhyaksa bakal mendalami perkara nikel ini agar bisa terungkap secara terang benderang.

"Tidak, belum sampai ke sana [pengusutan AK dibekingi Listyo]. Kita masih mendalami semua, ya," tuturnya.

Sebelumnya Kejagung telah mengungkap enam perusahaan yang dikendalikan Arif Kurniawan. Enam perusahaan tersebut berinisial PT BSJ dengan luas IUP 1.030 hektare, PT KAA dengan luas IUP 1.036 hektare, dan PT ANI dengan luas IUP 106 hektare.

Kemudian, PT AMI dengan luas IUP 1.000 hektare, PT AMID dengan luas IUP 1.026 hektare, dan PT HJ. Keenam perusahaan tersebut dikendalikan melalui Holding PT DDA bersama seorang berinisial LEI.

Adapun penyidik telah menemukan fakta hukum bahwa PT BSJ dan PT KAA diduga melanjutkan kegiatan pertambangan secara ilegal sejak 2015.

Setelah Izin Usaha Pertambangan (IUP) berakhir pada 2015, kedua perusahaan tersebut tetap melanjutkan aktivitas tambangnya melalui skema suspend. Padahal, seharusnya IUP kedua perusahaan dikembalikan kepada negara.
×
Berita Terbaru Update