Komitmen Hunian Layak, Batam Raih Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026
![]() |
| Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menerima penghargaan dalam Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 di Hotel Radisson Batam, Rabu (12/8/2026) malam. (Foto: Istimewa) |
Apresiasi tersebut diterima langsung Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, dalam kegiatan yang digelar di Hotel Radisson Batam, Rabu (12/8/2026) malam.
Capaian tersebut menjadi bentuk pengakuan atas komitmen Pemko Batam dalam mendukung percepatan penyediaan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia, Muhammad Tito Karnavian, mengatakan, apresiasi tersebut bukan sekadar bentuk penghargaan kepada pemerintah daerah, tetapi juga menjadi dorongan agar daerah terus meningkatkan kinerja dan menghadirkan program yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Acara ini di samping dapat memberikan motivasi kepada daerah, juga memberikan reward kepada daerah yang berprestasi,” ujar Tito.
Menurutnya, apresiasi kepada pemerintah daerah berprestasi juga penting untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa banyak daerah yang terus bekerja dan menghasilkan berbagai capaian positif.
“Dengan acara seperti ini kita menunjukkan bahwa banyak daerah yang baik dan berprestasi,” katanya.
Tito berharap penghargaan tersebut dapat memberikan dampak positif bagi pemerintah daerah dan kepala daerah, sekaligus mendorong peningkatan kepercayaan masyarakat.
Dalam kategori Implementasi Program 3 Juta Rumah Tingkat Kota, dua kota lainnya yang juga menerima apresiasi yakni Kota Bandar Lampung, dan Kota Pekanbaru.
Untuk tingkat kabupaten, apresiasi diraih Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Kerinci, dan Kabupaten Way Kanan. Sementara itu, tingkat provinsi diberikan kepada Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Jambi.
Bagi Batam, capaian tersebut menjadi penyemangat untuk terus memperkuat program penyediaan hunian yang layak dan terjangkau. Amsakar menegaskan, kebutuhan hunian merupakan bagian penting dalam mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat.
“Penghargaan ini tentu menjadi kebanggaan sekaligus motivasi bagi kami untuk terus bekerja,” ujar Amsakar.
Ia mengatakan pembangunan hunian tidak hanya berkaitan dengan penyediaan tempat tinggal, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun kualitas kehidupan masyarakat dan masa depan Batam.
Karena itu, Pemko Batam akan terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mempercepat penyediaan hunian layak serta memastikan pembangunan berlangsung secara berkelanjutan.
“Capaian ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja. Apa yang sudah baik harus dipertahankan dan yang masih kurang harus kita perbaiki,” katanya.
Amsakar menegaskan, apresiasi tersebut akan menjadi momentum bagi Pemko Batam untuk terus menghadirkan inovasi dan memperkuat kolaborasi dalam pembangunan, termasuk memenuhi kebutuhan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat. (Red)
Follow & Subscribe
Berita Terkini
BERITA POPULER
-
Ilustrasi. Contoh Surat Pengaduan Kasus PHK Terhadap Disnaker. (Foto: Istimewa) CHANNELPUBLIK.COM | Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah...
-
Defenisi Hukum Menurut Para Ahli CHANNELPUBLIK.COM | Hukum ialah salah satu dari norma dalam masyarakat. Berbeda dari tiga norma lainnya,...
-
Sejarah dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Latar Belakang CHANNELPUBLIK.COM | Dewasa ini banyak masyarakat Indonesia y...
-
Roy Wright Hutapea S.H, M.H Masa kepemimpinan Bistok Nadeak sebagai ketua Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Kota Batam periode 2016 - 2...
-
CHANNELPUBLIK.COM | Legislasi atau undang-undang adalah hukum yang telah disahkan oleh badan legislatif atau unsur pemerintahan yang ...
-
Suasana persidangan dalam perkara dugaan penipuan dengan terdakwa Wiji Utami. (Foto: JP - Channelpublik) Persidangan dengan agenda pembacaan...
-
CHANNELPUBLIK.COM | Seperti kita ketahui peraturan perundang-undangan yang membahas masalah hukum ketenagakerjaan adalah UU Ketenagakerja...
-
CHANNELPUBLIK.COM | Sejak tahun 1966 sampai dengan sekarang telah dilakukan perubahan atas hierarki (tata urutan) peraturan perundang-und...
-
Channelpublik.com | Lembur atau overtime , kadang seperti sisi permukaan uang logam, diinginkan saat ingin mengejar target produksi, namun...
-
Peraturan Perundang Undangan dijelaskan dalam UU No 12 Tahun 2011 dan pembaruan UU No 15 Tahun 2019. (Foto: Istimewa) CHANNELPUBLIK.COM | ...
