Channelpublik.com - Jakarta | Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul meluruskan informasi bahwa Sekolah Rakyat tidak akan dibangun di kawasan Hutan Kota Universitas Indonesia (UI).
Ia mengklaim Sekolah Rakyat akan dibangun di lahan yang berhimpitan dengan Hutan Kota UI di sisi wilayah Jakarta.
"Kita tidak akan membangun di hutan kota, dan tidak bisa Sekolah Rakyat itu dibangun dengan melanggar aturan," ujar Ipul dikutip Antara, Rabu (18/11/2026).
Rencana pembangunan ini bermula dari adanya permintaan Kemensos ke UI untuk mencari ketersediaan lahan bagi Sekolah Rakyat.
Setelah mendapat permintaan tersebut, UI pun menawarkan beberapa opsi lahan, salah satunya lahan 1,5 hektare di Rawamangun dan Cawang.
Namun, Kemensos menilai wilayah tersebut terlalu kecil dan tidak sesuai dengan kapasitas siswa yang direncanakan, yakni 3.000 siswa jenjang SD, SMP, hingga SMA dari DKI Jakarta.
UI kemudian disebut menawarkan lahan di area kampus utama yang terletak di sisi wilayah DKI Jakarta dan berdekatan langsung dengan kawasan hutan kota.
Terlepas dari itu, Ipul mengklaim belum ada kesepakatan final terkait lahan. Sebab, tim gabungan dari Kemensos, UI, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih harus melakukan pengecekan lapangan serta verifikasi kesesuaian administrasi.
Ia menambahkan pembangunan Sekolah Rakyat sendiri juga memiliki standar persyaratan yang ketat. Standar tersebut meliputi analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal), kepastian bebas dari kawasan rawan bencana hingga kepatuhan tata ruang.
Kendati demikian, Ipul menyebut akan menjadikan kritik dan masukan publik sebagai bahan diskusi bersama dalam proses verifikasi lapangan.
"Jadi kalau ada yang kritik, ya kita ucapkan terima kasih. Yang jelas, kami menolak kalau misalnya itu di hutan kota, ya Pak Pram (Gubernur DKI Jakarta), menolak. Saya juga menolak. UI juga menolak. Ya, saya juga menolak. Nanti kita luruskan bersama," ucapnya.
Sebelumnya, Ipul sempat mengumumkan bahwa pemerintah akan membangun Sekolah Rakyat di kawasan Hutan Kota UI.
"Hutan Kota UI itu ada 100 hektare lebih. Kurang lebih 8 hektare untuk keperluan Sekolah Rakyat," ujar Gus Ipul, Senin (16/11/2026).
Menanggapi hal tersebut, Direktorat Humas, Media, Pemerintah dan Internasional UI mengaku lahan yang diusulkan UI untuk Sekolah Rakyat bukan merupakan bagian dari kawasan hutan kota. Melainkan, lahan di Kampus UI di sisi Jakarta yang berdekatan dengan kawasan hutan kota.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan tidak pernah mengusulkan kawasan Hutan Kota UI menjadi lokasi pembangunan Sekolah Rakyat. Melainkan, yang menjadi usulan adalah lokasi di Jakarta Barat dan di Jakarta Timur.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin juga menegaskan bahwa tidak ada rencana untuk mengalihfungsikan Hutan Kota UI menjadi tempat bangunan.
"Tidak ada rencana itu dan saya pastikan saya sendiri tidak akan setuju penggunaan kawasan hutan kota untuk bangunan-bangunan tertentu," ujar Imin melalui Threads @cakiminow, Rabu (18/11/2026).
Ia mengklaim Sekolah Rakyat akan dibangun di lahan yang berhimpitan dengan Hutan Kota UI di sisi wilayah Jakarta.
"Kita tidak akan membangun di hutan kota, dan tidak bisa Sekolah Rakyat itu dibangun dengan melanggar aturan," ujar Ipul dikutip Antara, Rabu (18/11/2026).
Rencana pembangunan ini bermula dari adanya permintaan Kemensos ke UI untuk mencari ketersediaan lahan bagi Sekolah Rakyat.
Setelah mendapat permintaan tersebut, UI pun menawarkan beberapa opsi lahan, salah satunya lahan 1,5 hektare di Rawamangun dan Cawang.
Namun, Kemensos menilai wilayah tersebut terlalu kecil dan tidak sesuai dengan kapasitas siswa yang direncanakan, yakni 3.000 siswa jenjang SD, SMP, hingga SMA dari DKI Jakarta.
UI kemudian disebut menawarkan lahan di area kampus utama yang terletak di sisi wilayah DKI Jakarta dan berdekatan langsung dengan kawasan hutan kota.
Terlepas dari itu, Ipul mengklaim belum ada kesepakatan final terkait lahan. Sebab, tim gabungan dari Kemensos, UI, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih harus melakukan pengecekan lapangan serta verifikasi kesesuaian administrasi.
Ia menambahkan pembangunan Sekolah Rakyat sendiri juga memiliki standar persyaratan yang ketat. Standar tersebut meliputi analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal), kepastian bebas dari kawasan rawan bencana hingga kepatuhan tata ruang.
Kendati demikian, Ipul menyebut akan menjadikan kritik dan masukan publik sebagai bahan diskusi bersama dalam proses verifikasi lapangan.
"Jadi kalau ada yang kritik, ya kita ucapkan terima kasih. Yang jelas, kami menolak kalau misalnya itu di hutan kota, ya Pak Pram (Gubernur DKI Jakarta), menolak. Saya juga menolak. UI juga menolak. Ya, saya juga menolak. Nanti kita luruskan bersama," ucapnya.
Sebelumnya, Ipul sempat mengumumkan bahwa pemerintah akan membangun Sekolah Rakyat di kawasan Hutan Kota UI.
"Hutan Kota UI itu ada 100 hektare lebih. Kurang lebih 8 hektare untuk keperluan Sekolah Rakyat," ujar Gus Ipul, Senin (16/11/2026).
Menanggapi hal tersebut, Direktorat Humas, Media, Pemerintah dan Internasional UI mengaku lahan yang diusulkan UI untuk Sekolah Rakyat bukan merupakan bagian dari kawasan hutan kota. Melainkan, lahan di Kampus UI di sisi Jakarta yang berdekatan dengan kawasan hutan kota.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan tidak pernah mengusulkan kawasan Hutan Kota UI menjadi lokasi pembangunan Sekolah Rakyat. Melainkan, yang menjadi usulan adalah lokasi di Jakarta Barat dan di Jakarta Timur.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin juga menegaskan bahwa tidak ada rencana untuk mengalihfungsikan Hutan Kota UI menjadi tempat bangunan.
"Tidak ada rencana itu dan saya pastikan saya sendiri tidak akan setuju penggunaan kawasan hutan kota untuk bangunan-bangunan tertentu," ujar Imin melalui Threads @cakiminow, Rabu (18/11/2026).
