Notification

×

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Dugaan Kasus Penyadapan Illegal, Polri PTDH Perwira Tinggi EHS

Tuesday, 17 November 2026 | 20:43 WIB Last Updated 2026-11-17T16:03:04Z
Dugaan Kasus Penyadapan Illegal, Polri PTDH Perwira Tinggi EHS
Majelis Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) menggelar sidang etik terhadap perwira tinggi Polri berinisial EHS terkait kasus dugaan penyadapan ilegal. (Foto: ANTARA/HO-Polri TV)

Channelpublik.com - Jakarta | Majelis Komisi Kode Etik Polri (KKEP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap perwira tinggi Polri berinisial EHS terkait dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden hingga pengusaha.

Sidang digelar di Ruang Sidang Biro Pertanggungjawaban Profesi, Gedung Divpropam Mabes Polri, Jakarta, Selasa (17/11/2026), mulai pukul 09.00 WIB.

Sidang dipimpin oleh Komjen Pol. Hendro Pandowo selaku Ketua Komisi, didampingi Irjen Pol. Agus Dwi Hermawan sebagai Wakil Ketua, serta tiga anggota majelis lainnya (Irjen Untung Widiatmoko, Irjen Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Toni Ariadi Efendi).

EHS dijatuhi hukuman PTDH (dipecat) dari dinas kepolisian berdasarkan pelanggaran Pasal 13 ayat (1) PP Nomor 1 Tahun 2003

"Sanksi administratif, pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH)," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko di Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta, Selasa (17/11/2026), rilis Antara.

Selain sanksi administratif, majelis juga menjatuhkan sanksi etika berupa pernyataan bahwa perbuatan EHS merupakan perbuatan tercela.

Trunoyudo menjelaskan, majelis menyatakan EHS terbukti melakukan pemufakatan terkait akses ilegal berupa penyadapan dengan menggunakan akses atau perangkat teknologi milik Polri secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur.

EHS dinyatakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri serta sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Keputusan tersebut diambil setelah ia dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran etik berat terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah pejabat dan tokoh lainnya.

Atas putusan tersebut, EHS menyatakan mengajukan banding.

Menurut Komisioner Kompolnas Choirul Anam, Eko Hadi mengakui perbuatannya dan menyampaikan permohonan maaf di hadapan majelis, namun ia tetap mengajukan upaya banding atas putusan pemecatan tersebut.

Ia mengatakan Kompolnas melihat langsung mekanisme sidang etik yang diselenggarakan Polri hari ini.

Anam menyebut semua pihak diberi kesempatan untuk menguraikan dan menunjukkan kepentingannya di dalam sidang. Selain itu, ia menilai sidang itu sudah sesuai aturan dan terjaga kredibilitasnya.

Sebelumnya, pada Selasa (10/11/2026), Divisi Propam Polri juga menggelar sidang KKEP terhadap AS. Dalam persidangan tersebut, majelis menjatuhkan sanksi administratif berupa PTDH.

AS juga menyatakan mengajukan banding atas putusan tersebut.

Pada perkara ini, Bareskrim Polri menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal.

Keempat tersangka tersebut masing-masing, yakni:

1. Jenderal Pol. (Purn) Listyo Sigit Prabowo (LSP) – Mantan Kapolri sekaligus mantan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), yang diduga sebagai pihak pemberi perintah, penentu target, serta pengguna akhir (end user) hasil penyadapan.

2. Irjen Pol. Slamet Uliandi (SU) – Mantan Kadiv TIK Polri / mantan Kabagmon Bareskrim Polri, yang diduga memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan.

3. Irjen Pol. Eko Hadi Santoso (EHS) – Mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri / Widyaiswara Kepolisian Utama TK I Sespim Lemdiklat Polri, yang diduga menyetujui tindakan tersebut tanpa surat permohonan resmi.

4. Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution (AS) – Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri, yang diduga meneruskan instruksi kepada operator dan melaporkan hasil penyadapan.

Tiga dari empat tersangka (Listyo Sigit, Eko Hadi, dan Ahrie Sonta) ditahan di Rutan Mako Brimob Mabes Polri. Sementara itu, Irjen Slamet Uliandi belum menjalani sidang etik karena masih dalam masa perawatan Kesehatan.

Komisi Kode Etik Polri menggelar sidang etik secara tertutup bagi para tersangka. Irjen Ahrie Sonta telah dijatuhi sanksi PTDH.

Para tersangka dijerat dengan Pasal 258 KUHP dan/atau Pasal 332 KUHP Ayat 1 dan 2, serta Pasal 32 Ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Polri juga meningkatkan penyelidikan terkait dugaan tindak pidana makar yang terkait dengan rangkaian kasus penyadapan ini. Namun, hungga saat ini Polri belum ada menetapkan tersangka dalam kasus dugaan makar terkait dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden hingga pengusaha.
×
Berita Terbaru Update